
MINAHASA — Arah pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan strategis. Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I yang digelar di Ruang Sidang Kantor DPRD Minahasa, Rabu (18/11/2026).
Momentum ini menjadi bagian penting dari konsolidasi kebijakan fiskal daerah sekaligus ruang demokrasi anggaran untuk merumuskan prioritas pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan keberlanjutan program strategis di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P. (RD-VaSung).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adrie Kamasi, serta dihadiri jajaran anggota DPRD Minahasa.

Turut hadir Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Mengawali persidangan, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan menyampaikan apresiasi kepada Bupati bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh anggota DPRD yang telah mengambil bagian dalam agenda konstitusional tersebut.
Menurutnya, Pembicaraan Tingkat I Ranperda APBD 2027 merupakan tahapan fundamental karena menjadi pintu masuk pembahasan arah kebijakan anggaran yang akan menentukan orientasi program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada tahun mendatang.
Ia menegaskan, pembahasan harus dilaksanakan secara cermat, terbuka, objektif, dan konstruktif dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta kapasitas fiskal daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa pembahasan Ranperda APBD 2027 bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan proses strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan masa depan Kabupaten Minahasa.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa atas komitmen, kemitraan, serta kerja sama yang terus dibangun bersama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Rapat paripurna hari ini merupakan bagian penting dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Ini merupakan pembahasan mengenai arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta komitmen kita dalam menentukan masa depan Kabupaten Minahasa,” ujar Dondokambey.
Ia menekankan bahwa penyusunan dan pembahasan APBD harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab fiskal. Setiap kebijakan anggaran harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa, lanjutnya, menyusun rancangan APBD 2027 dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Seluruh kerangka kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah, yakni “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.”

Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp1.060.471.531.493 atau sekitar Rp1,06 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yakni:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124.507.679.495.
- Pendapatan transfer sebesar Rp911.143.248.602.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.820.603.396.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.076.097.354.949, dengan rincian:
- Belanja operasi sebesar Rp882.612.487.452,62.
- Belanja modal sebesar Rp48.975.982.096,38.
- Belanja tidak terduga sebesar Rp6.000.000.000.
- Belanja transfer sebesar Rp138.508.885.400.
Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dalam rancangan APBD 2027 direncanakan sebesar Rp27,5 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.874.176.544.
Dengan demikian, pembiayaan netto direncanakan mencapai Rp15.625.823.456 untuk menutup defisit anggaran. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0.
Secara keseluruhan, total APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp1.087.971.531.493 atau sekitar Rp1,087 triliun.
Besaran tersebut mencerminkan kerangka fiskal daerah yang menjadi instrumen utama dalam menggerakkan roda pembangunan, menjaga keberlangsungan pemerintahan, serta memperkuat kapasitas pelayanan publik.
Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa angka-angka dalam struktur APBD tidak boleh dipandang semata-mata sebagai komponen administratif dan perhitungan keuangan.
Di balik setiap alokasi anggaran terdapat kebutuhan riil masyarakat, harapan terhadap peningkatan kualitas hidup, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan perekonomian daerah.
Karena itu, ia berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan konstruktif sehingga setiap program yang direncanakan benar-benar memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan Minahasa.
Penegasan tersebut sekaligus menempatkan APBD sebagai instrumen intervensi kebijakan yang harus mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi program konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan fiskal memiliki landasan perencanaan yang kuat, selaras dengan regulasi, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Selain membahas agenda strategis penganggaran, Bupati Robby Dondokambey juga memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan daerah menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, serta elemen masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan mengambil langkah antisipatif demi menciptakan suasana perayaan yang aman, damai, tertib, dan penuh sukacita.
Kesiapan tersebut mencakup optimalisasi pelayanan publik, fasilitas kesehatan, sarana transportasi, hingga pengamanan tempat ibadah dan pusat-pusat keramaian.
Bupati juga meminta perangkat daerah terkait bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, LPG, serta bahan bakar minyak (BBM).
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga pada momentum hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
Tidak hanya itu, memasuki musim penghujan, Bupati mengingatkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Kesiapsiagaan lintas sektor, menurutnya, harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan formal.
“Saya berharap ini bukan sekadar menjadi perhatian, tetapi benar-benar dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tegasnya.
Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Ranperda APBD Minahasa Tahun Anggaran 2027 menjadi tahapan awal dalam proses pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum berlanjut pada tahapan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui proses tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat membangun kesepahaman terhadap prioritas pembangunan, efektivitas belanja, optimalisasi pendapatan, serta keberlanjutan program pelayanan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan RD-VaSung, penyusunan APBD 2027 menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat arsitektur pembangunan Minahasa yang berorientasi pada kemajuan daerah, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan manfaat pembangunan.
Pada akhirnya, kualitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya postur anggaran, tetapi dari sejauh mana kebijakan fiskal mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menghadirkan pelayanan yang semakin baik, serta menciptakan fondasi pembangunan Minahasa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
☆J.L
