Natal Momentum Pengabdian, RD-VaSung Perkuat Etos Kerja dan Integritas Aparatur Dishub

MINAHASA — Konsolidasi pelayanan publik menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 mulai diperkuat Pemerintah Kabupaten Minahasa. Di bawah orkestrasi kepemimpinan Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P. dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P. (RD-VaSung), Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa menegaskan penguatan disiplin aparatur, pengawasan perparkiran, serta integritas pelayanan sebagai bagian dari kesiapan pemerintah daerah menghadapi peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada momentum hari raya.

Langkah ini bukan sekadar agenda rutin pembinaan internal, melainkan bagian dari konsolidasi tata kelola pelayanan transportasi daerah untuk memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Terutama di kawasan pasar dan pusat aktivitas ekonomi yang diperkirakan mengalami peningkatan kunjungan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Pemerintah Kabupaten Minahasa menempatkan ketertiban perparkiran sebagai salah satu indikator penting kualitas pelayanan publik. Sebab, kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, berbelanja, maupun melakukan perjalanan tidak dapat dipisahkan dari keteraturan lalu lintas, pengelolaan ruang parkir, dan profesionalisme petugas di lapangan.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa menegaskan bahwa momentum Natal harus menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai pengabdian aparatur. Perayaan keagamaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni dan ibadah, tetapi juga harus diterjemahkan dalam tindakan konkret melalui pelayanan yang jujur, disiplin, humanis, dan bertanggung jawab.

Ia mengingatkan, masyarakat yang datang ke pasar untuk memenuhi kebutuhan Natal harus memperoleh pelayanan yang memberikan rasa aman dan nyaman. Jangan sampai momentum yang seharusnya menghadirkan sukacita justru diwarnai kemacetan, penataan kendaraan yang tidak teratur, maupun praktik pelayanan yang mengecewakan.

“Saya tegaskan beberapa hal. Petugas harus disiplin dan berada di lokasi tugas. Penataan kendaraan harus tertib. Tidak boleh ada pungutan di luar tarif resmi. Setiap penerimaan retribusi harus dipertanggungjawabkan. Utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Penegasan tersebut menjadi garis komando bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan untuk memperkuat pengendalian operasional, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan retribusi, serta membangun standar pelayanan yang konsisten di seluruh titik pengelolaan parkir.

Tidak boleh ada ruang bagi kelalaian, penyimpangan kewenangan, maupun praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Pengelolaan perparkiran harus berjalan dalam koridor regulasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Salah satu penekanan utama dalam pembinaan tersebut adalah penguatan fungsi pengawasan oleh Kepala Unit. Setiap pimpinan unit diminta mengambil tanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan tugas petugas di wilayah kerja masing-masing.

Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif atau instruksi dari balik meja. Kehadiran pimpinan di lapangan menjadi instrumen penting untuk memastikan kedisiplinan, ketertiban operasional, dan kualitas pelayanan benar-benar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Jangan hanya bekerja ketika ada pimpinan yang turun. Jadikan disiplin dan tanggung jawab sebagai budaya kerja. Saya ingin masyarakat melihat bahwa Dinas Perhubungan benar-benar hadir memberikan pelayanan,” tandasnya.

Pesan tersebut mencerminkan pentingnya transformasi budaya birokrasi, dari pola kerja yang sekadar berorientasi pada pengawasan menjadi aparatur yang memiliki kesadaran tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kedisiplinan aparatur merupakan fondasi utama efektivitas pelayanan. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki kebijakan dan program, tetapi harus mampu memastikan setiap kebijakan diterjemahkan menjadi pelayanan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Perhatian khusus juga diarahkan kepada petugas parkir yang berada di garis terdepan interaksi pelayanan publik.

Petugas parkir bukan semata-mata pelaksana pemungutan retribusi, melainkan representasi kehadiran pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, etika pelayanan, kesantunan, tanggung jawab, serta kemampuan mengatur kendaraan harus menjadi standar dasar dalam pelaksanaan tugas.

Petugas diharapkan mampu menciptakan keteraturan arus kendaraan, membantu masyarakat memperoleh ruang parkir, mengantisipasi potensi kepadatan, serta menjaga keselamatan pengguna fasilitas parkir.

“Jadilah petugas yang melayani, bukan sekadar menarik retribusi. Ingat, masyarakat yang datang ke pasar adalah orang-orang yang harus kita layani dengan baik. Mari kita berikan pelayanan terbaik sebagai bentuk tanggung jawab dan juga sebagai wujud sukacita menyambut Natal,” pesannya.

Penegasan ini sekaligus menempatkan orientasi pelayanan di atas kepentingan administratif semata. Retribusi merupakan bagian dari tata kelola pendapatan daerah yang harus dikelola secara sah dan transparan, sementara kepuasan serta kenyamanan masyarakat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pelayanan.

Dengan demikian, tidak boleh ada pungutan di luar tarif resmi dan setiap penerimaan wajib memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan daerah, penguatan disiplin Dinas Perhubungan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa membangun pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kepemimpinan RD-VaSung tidak hanya dituntut menghadirkan kemajuan melalui pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan dasar pemerintahan terus mengalami peningkatan.

Sebab, wajah pemerintahan sesungguhnya tidak hanya terlihat dalam ruang rapat, dokumen perencanaan, maupun seremoni pembangunan. Wajah pemerintahan juga tercermin dari bagaimana petugas mengatur kendaraan, melayani masyarakat, menjaga ketertiban, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah retribusi yang diterima.

Di sinilah pentingnya membangun birokrasi yang memiliki sensitivitas pelayanan. Setiap aparatur harus memahami bahwa tugas pemerintahan bukan sekadar menjalankan kewajiban organisasi, melainkan menghadirkan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat.

Momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai tersebut. Kasih, kepedulian, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab harus menjadi energi moral yang menggerakkan seluruh jajaran aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik.

Melalui pembinaan aparatur dan penguatan pengawasan perparkiran, Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.

Ketertiban parkir, kelancaran arus kendaraan, kepatuhan terhadap tarif resmi, serta kesiapan petugas menjadi elemen penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di pusat-pusat aktivitas masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus mempertegas bahwa pelayanan transportasi merupakan bagian integral dari kualitas pelayanan pemerintahan daerah. Tidak boleh ada kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan pimpinan dengan pelaksanaan tugas aparatur di lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

Di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, penguatan disiplin dan integritas aparatur menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, dengan pelayanan publik sebagai wajah utama pengabdian kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa: Mewujudkan Perparkiran yang Tertib, Aman, Lancar, dan Nyaman bagi Masyarakat. 

☆J.L 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *