“Narasumber Di Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025, HBL Ingatkan Hal Penting”
SULUT – Amurang // IMnews,, Pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel guna memastikan setiap anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat desa serta kegiatan pembangunannya yang maksimal, Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LLM, (HBL) yang merupakan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) peduli dengan hal tersebut dan turun langsung menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025, yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (7/10/2025) di Hotel Sutan Raja Amurang, Minahasa Selatan (Minsel).
Adapun kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH. Dimana kegiatan tersebut di hadiri oleh para Hukum Tua, Sekretaris Desa, serta Kaur Keuangan di 167 desa yang berada di Kabupaten Minsel.
HBL dalam pemaparannya sebagai narasumber menekankan bahwa, pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel guna memastikan setiap anggaran memang benar-benar tepat sasaran untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat desa.
“Anggaran Penting Pemerintah Pusat yang ada di desa yakni Dana desa adalah merupakan suatu instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan. Tapi, keberhasilan itu sangat bergantung pada kemampuan perangkat desa yang ada dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan. Karena itu, pelatihan dan evaluasi seperti ini sangatlah penting guna memastikan tata kelola yang benar-benar transparan dan berintegritas,” tutur Hillary Brigitta Lasut.
Brigitta juga menegaskan, dimana sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan negara, perlunya adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pengawas, seperti BPKP dalam memperkuat tata kelola keuangan desa.
“Di DPR dimana Kami terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar pengelolaan dana desa benar-benar tepat sasaran dan juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di desa” jelas HBL yang juga adalah merupakan ketua Pengurus Pusat PERTINA Indonesia.
Perlu diketahui bahwa Workshop yang diselenggarakan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait, yang di antaranya Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa dan PDTT, Bapak Friendy P. Sihotang, S.Sos., Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut, Bapak Hari Utomo, S.E., M.M., serta Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Bapak Heru Setiawan, Ak., M.M.
Kegiatan ini juga turut dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Glady N.L. Kawatu, S.H., M.Si., dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minsel, Drs. Efer F.R. Poluakan, serta jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Minsel.
Sementara itu pada kesempatan yang sama dimana Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, S.H. menyampaikan apresiasi kepada BPKP dan seluruh narasumber, khususnya kepada Hillary Brigitta Lasut, yang memberikan motivasi dan wawasan bagi seluruh peserta workshop yang ada.
“Kami Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Hillary dan tim BPKP yang ada, serta telah memberikan pencerahan bagi pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan. Dimana Kegiatan seperti ini sangatlah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa” ujar Bupati FDW.
Dalam rangkaian kegiatan, juga dilakukan penyerahan cendera mata serta sesi foto bersama antara Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dan Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LLM serta para narasumber dari kementerian dan BPKP, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang baik, yang ada di Kabupaten Minsel.
#lifanjolie
