MINAHASA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperkuat arsitektur pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini melalui pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) yang melibatkan kolaborasi lintas sektor.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui pembahasan dokumen kerja sama lintas sektor untuk pemenuhan delapan indikator PAUDHI pada satuan pendidikan anak usia dini, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF), di Yama Resort Tondano, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama enam organisasi perangkat daerah (OPD). Kolaborasi ini menjadi langkah konkret untuk mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, administrasi kependudukan, hingga kesejahteraan anak dalam satu kerangka pelayanan yang terpadu.
Enam OPD yang terlibat yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Minahasa.
PKS ditandatangani Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF, Agnesia B.C. Tewu, SSTP, MAP, bersama enam kepala OPD terkait. Penandatanganan tersebut disaksikan Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa sekaligus Bunda PAUD, Martina W. Dondokambey-Lengkong, SE, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.
Kegiatan ini menegaskan bahwa pembangunan pendidikan anak usia dini tidak dapat berjalan secara parsial. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan sinergi antarlembaga agar kebutuhan mendasar anak dapat dipenuhi secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, melalui Kabid Pembinaan PAUD-PNF, Agnesia Tewu, menjelaskan bahwa kerja sama lintas sektor tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini.
Menurutnya, kualitas layanan PAUD tidak cukup diukur dari proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga dari sejauh mana lingkungan pendidikan mampu mendukung kesehatan, kecukupan gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan anak.
“PAUD berkualitas tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar. Layanan ini juga harus didukung pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” jelas Tewu.
Ia menegaskan, pendekatan holistik integratif menempatkan anak sebagai pusat pelayanan, dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, dan perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui pola kolaborasi ini, satuan PAUD diharapkan tidak hanya menjadi tempat anak memperoleh pendidikan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi keluarga untuk mengakses berbagai layanan dasar yang menunjang tumbuh kembang anak.
Dalam pembahasan tersebut, Tewu memaparkan delapan indikator yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan PAUDHI di Kabupaten Minahasa.
Pertama, penyelenggaraan kelas orang tua untuk memperkuat pemahaman keluarga mengenai kebutuhan dan pola pengasuhan anak usia dini.
Kedua, pemantauan pertumbuhan anak melalui pencatatan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ketiga, pemantauan perkembangan anak sesuai tahapan usianya guna mendukung identifikasi kebutuhan tumbuh kembang secara tepat.
Keempat, koordinasi dengan unit layanan terkait untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi peserta didik. Kelima, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan satuan PAUD.
Keenam, pemberian makanan tambahan dan/atau makanan bergizi bagi anak. Ketujuh, pemantauan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta didik. Kedelapan, memastikan tersedianya fasilitas sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih.
Kedelapan indikator tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun layanan PAUD yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan kualitas kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.
“Pemenuhan indikator ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari satuan PAUD, orang tua, tenaga kesehatan, hingga perangkat daerah terkait,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tewu menjelaskan bahwa satuan PAUD didorong untuk membangun koordinasi aktif dengan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan imunisasi, pemantauan pertumbuhan, serta pemenuhan kebutuhan gizi anak sesuai ketentuan dan layanan yang tersedia.
Di lingkungan pendidikan, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat juga perlu ditanamkan sejak dini. Praktik sederhana seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, serta membiasakan konsumsi makanan bergizi seimbang menjadi bagian penting dalam membangun perilaku sehat pada anak.
Aspek administrasi kependudukan turut menjadi perhatian. Pendataan identitas peserta didik, pemantauan kepemilikan NIK, serta pemutakhiran data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diperlukan untuk mendukung ketepatan data dan perencanaan pelayanan.
Menurut Tewu, seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan membutuhkan dukungan lintas sektor agar setiap anak memperoleh layanan sesuai kebutuhan perkembangannya.
Dalam implementasinya, konsep PAUDHI tidak mengharuskan setiap satuan PAUD menyediakan seluruh jenis layanan secara mandiri.
Sebaliknya, satuan PAUD diharapkan berperan sebagai penghubung antara anak dan keluarga dengan berbagai penyedia layanan esensial, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, hingga administrasi kependudukan.
Dengan demikian, kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh satuan pendidikan dapat dikoordinasikan dengan OPD atau lembaga terkait.
“Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi penting agar dukungan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan dapat berjalan terpadu,” pungkasnya.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi upaya memperkuat tata kelola pelayanan anak usia dini di Minahasa melalui pembagian peran yang lebih jelas, koordinasi antarlembaga, serta dukungan layanan yang saling melengkapi.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan PAUDHI sekaligus membangun fondasi sumber daya manusia Minahasa yang sehat, terlindungi, dan berkembang optimal sejak usia dini.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, Drs. Maudy Pangerapan, MAP; Kepala Dinas Sosial, Dr. dr. Maya Rambitan, M.Kes.; serta Kepala Dinas Kesehatan, Dr. dr. Olviane Rattu, M.Kes.
Hadir pula Kepala Dinas P3A, Agustine Mangundap, SE; Kepala Disdukcapil, Meidy Rengkuan, SH, MAP; dan Kepala Bapelitbangda, Edwin Muntu.
Selain itu, kegiatan diikuti Sekretaris Dinas Pendidikan, Lidya Pelealu, SSTP, MAP, para kepala seksi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, serta jajaran staf Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.
Kehadiran para pimpinan perangkat daerah tersebut memperlihatkan komitmen bersama untuk membangun pelayanan anak usia dini melalui pendekatan lintas sektor, dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah.
Melalui penguatan PAUD Holistik Integratif, Pemkab Minahasa berupaya memastikan bahwa investasi pembangunan sumber daya manusia dimulai dari fondasi paling mendasar: tumbuh kembang anak yang sehat, aman, terlindungi, dan memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.
☆J.L
