MANADO — Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, tersebut membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta program di sektor pertanahan dan tata ruang.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan pemahaman kebijakan, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol., yang bersama para pemangku kepentingan membahas penguatan fungsi pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, diwakili Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H.
Turut hadir Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Dr. H. Ahmad Heryawan; anggota Komisi II DPR RI; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara; para bupati dan wali kota beserta wakil masing-masing se-Sulawesi Utara; serta jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.
Hadir pula Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Dr. Elvin Elyas, serta Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumule Tumbo. Peserta lainnya mencakup jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan BUMN dan BUMD.
Pembahasan dalam rapat koordinasi diarahkan pada penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota sekaligus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya.
Kesamaan pemahaman mengenai pembagian urusan pemerintahan, pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta kebijakan pertanahan dan tata ruang menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dari tingkat pusat hingga daerah.
Melalui forum tersebut, koordinasi antarlembaga diharapkan semakin terarah, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan kerangka hukum, pembagian kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing institusi.
Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, bertukar pandangan, serta membahas berbagai aspek pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Vanda Sarundajang, yang akrab disapa VaSung, mencerminkan partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam forum koordinasi lintas pemerintahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya.
Partisipasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi kelembagaan, menyelaraskan pelaksanaan kebijakan, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum.
Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa, koordinasi yang berkelanjutan menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.
Penguatan tata kelola pemerintahan juga diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas manfaat kebijakan pemerintah bagi masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terkoordinasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, forum koordinasi ini tidak hanya menjadi ruang penyelarasan kebijakan dan pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kerja antarpemerintahan yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan di Minahasa dan Sulawesi Utara.
☆J.L
