InterMitraNews.com
MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui langkah strategis pengendalian inflasi. Hal ini disampaikan Bupati Minahasa Robby Dondokambey, SSi, MAP, (RD), didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, (VaSung), saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, dan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Senin (24/11/25).
Dalam paparannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus memaparkan bahwa tingkat inflasi nasional hingga Oktober 2025 tercatat berada pada 2,86 persen (year-on-year), masih dalam rentang target nasional 1,5 hingga 3,5 persen. Meski stabil, ia menyoroti sejumlah komoditas yang masih memberikan tekanan inflasi, terutama emas perhiasan, cabai, dan beras.
“Salah satu data menarik adalah laporan World Gold Council yang menyebutkan dua dari tiga masyarakat Indonesia memilih emas sebagai instrumen investasi. Kondisi ini mendorong permintaan dan membuat harga emas melonjak hingga Rp 2,237 juta per gram, yang menjadi salah satu faktor pemicu inflasi nasional,” jelas Wiyagus.
Selain itu, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah. Namun demikian, beberapa wilayah seperti Riau (4,95 persen) dan Sumatera Utara (4,97 persen) masih mencatat inflasi tinggi. Kota besar seperti Pekanbaru juga menjadi sorotan karena tekanan inflasi yang signifikan.
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga November 2025 turut menunjukkan dinamika harga yang bervariasi. Penurunan harga terjadi pada komoditas beras di 280 kabupaten/kota, disusul cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan minyak goreng. Namun, kenaikan harga tetap tercatat pada beberapa komoditas seperti bawang merah di 196 daerah dan daging ayam ras di lebih dari 90 daerah.
Dalam arahannya, pemerintah pusat kembali menegaskan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus strategi pengendalian inflasi mencakup stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, hingga intervensi cepat terhadap daerah yang mengalami lonjakan harga. Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi sorotan utama karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat langkah pengendalian inflasi di daerah.
“Pemkab Minahasa siap memperkuat kolaborasi dalam pengendalian inflasi yang harus terus dipantau,” ujar Bupati Dondokambey.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketersediaan data yang akurat, melakukan pemantauan harga harian, serta merespons cepat setiap dinamika pasar yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga.
Lebih jauh, Bupati Dondokambey menekankan bahwa menjaga stabilitas harga merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Dengan memperkuat koordinasi, menjaga kelancaran distribusi, serta melakukan intervensi tepat waktu, Kabupaten Minahasa optimistis dapat terus menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala BPS, perwakilan Badan Pangan Nasional, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, serta berbagai lembaga terkait lainnya. Dari Pemerintah Kabupaten Minahasa, hadir pula para pejabat yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
☆J.L
