InterMitraNews.com
MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2025 bagi para operator desa se-Kabupaten Minahasa. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 28–30 Juli 2025, dipusatkan di Manado Tateli Resort and Convention Center dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, M.Si. Senin (28/07/2025).
Workshop ini diikuti oleh 227 operator desa dari berbagai wilayah Minahasa dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa, Drs. Arthur Palilingan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan berbasis digital.
Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, seraya mengajak seluruh peserta untuk mensyukuri kesempatan belajar dan bertumbuh bersama dalam suasana yang kondusif.
“Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Pemerintah menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, yang kehadirannya sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan teman-teman operator desa,” ujar Watania.
Ia menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola keuangan desa, dengan menegaskan bahwa penggunaan sistem manual sudah tidak relevan di era digital saat ini.
“Siskeudes harus diterapkan secara digital agar hasilnya lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Sistem manual cenderung memakan waktu, rawan kesalahan, dan tidak seakurat sistem berbasis digital,” tandasnya.
Sekda juga menggarisbawahi pentingnya akurasi data dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pendataan bantuan sosial seperti BPJS Kesehatan. Menurutnya, kualitas data sangat menentukan keberhasilan program-program pemerintah.
Lebih jauh, Watania mendorong peserta workshop untuk terus meningkatkan kompetensi di tengah era revolusi industri 4.0 dan bahkan 5.0. Kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), menuntut aparatur desa untuk lebih adaptif dan cakap dalam menghadapi tantangan zaman.
“Kalau tidak meningkatkan kemampuan, terutama sebagai operator, bagaimana mungkin bisa mengelola dana desa dengan benar? Padahal desa adalah ujung tombak pembangunan,” tegasnya.
Tak hanya aspek teknis, Watania juga menyoroti peran strategis desa sebagai basis masyarakat hukum terkecil yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat. Ia menegaskan bahwa keberagaman tersebut merupakan kekuatan dalam memperkuat persatuan bangsa.
“Desa harus mampu menjadi perekat. Di sanalah nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dihidupi,” pungkasnya.
Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital — sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat dari akar rumput.
☆J.L
