MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa memperkuat konsolidasi kebijakan fiskal dan arah pembangunan daerah melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan strategis tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, Selasa (3/11/2026), sebagai landasan awal penyusunan kebijakan anggaran daerah yang terarah, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adrie Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing, serta dihadiri seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Minahasa.
Turut hadir Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, pimpinan instansi vertikal, Tim Ahli DPRD, insan pers, serta perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima).
Dalam sambutan yang disampaikan pada kesempatan tersebut, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS 2027 bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif penganggaran, melainkan representasi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan arah kebijakan fiskal daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat, kapasitas keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, Robby menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui proses pembahasan yang konstruktif bersama jajaran pemerintah daerah.
Ia menilai, dinamika dan tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan perencanaan anggaran yang semakin cermat, responsif, serta memiliki orientasi hasil yang jelas.
Karena itu, seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 diharapkan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Bupati juga memberikan penekanan khusus terhadap tanggung jawab setiap perangkat daerah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program yang konkret, terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh perangkat daerah juga harus mampu menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain konsolidasi kebijakan fiskal 2027, Bupati Robby turut mengingatkan pentingnya kewaspadaan pemerintah daerah menjelang akhir tahun, khususnya terhadap potensi kelangkaan dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Ia menegaskan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok merupakan bagian penting dari perlindungan ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Untuk itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus semakin diperkuat, disertai pemantauan berkala terhadap ketersediaan stok dan distribusi bahan kebutuhan pokok di pasar.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok sekaligus mencegah penimbunan dan praktik perdagangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kita perlu memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, melakukan pemantauan stok dan distribusi bahan pokok di pasar, serta memastikan kelancaran rantai pasok agar tidak terjadi penimbunan maupun praktik perdagangan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Kepada seluruh perangkat daerah terkait, Bupati meminta agar langkah antisipatif dan responsif segera dilakukan terhadap setiap gejolak harga maupun potensi kelangkaan barang.
Terlebih menjelang perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun, pemerintah harus memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dalam jumlah memadai dengan harga yang terjangkau.
Menutup sambutannya, Robby Dondokambey menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Minahasa membutuhkan konsistensi kemitraan dan sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam proses pembahasan kebijakan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dikelola secara konstruktif untuk melahirkan keputusan yang lebih berkualitas.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan agar senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan dan keputusan pemerintahan.
“Perbedaan pandangan dalam proses pembahasan hendaknya menjadi kekuatan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” katanya.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah memberikan kontribusi hingga tercapainya kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan menyampaikan apresiasi atas terbangunnya sinergitas antara lembaga legislatif, Pemerintah Kabupaten Minahasa, unsur Forkopimda, instansi vertikal, dan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Franky, partisipasi aktif seluruh pihak sejak awal hingga berakhirnya rapat paripurna merupakan cerminan kemitraan kelembagaan yang penting untuk terus dipelihara dalam mengawal agenda pembangunan daerah.
“Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh pihak dari awal hingga selesainya rapat paripurna ini. Kerja sama dan kemitraan yang harmonis ini menjadi modal penting untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Minahasa ke depan,” ungkap Franky.
Penandatanganan nota kesepakatan ini sekaligus menandai penguatan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal kesinambungan pembangunan Minahasa.
Dengan fondasi perencanaan fiskal yang semakin terarah, Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang diharapkan mampu memastikan kebijakan anggaran 2027 tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar bermuara pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Tanah Toar Lumimuut.
☆J.L
