MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat arsitektur tata kelola pemerintahan berbasis digital, khususnya di sektor perpajakan dan pertanahan. Langkah tersebut ditempuh melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam replikasi dan pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan berbasis digital.
Komitmen itu ditandai dengan keikutsertaan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Daerah dan Perjanjian Kerja Sama Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Lantai IV Kantor Wali Kota Tangerang Selatan tersebut turut dihadiri perwakilan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Gubernur Banten, serta Wali Kota Tangerang Selatan.
Bupati Robby juga hadir bersama jajaran perangkat daerah terkait, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Bagian Kerja Sama Kabupaten Minahasa.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Minahasa dalam membangun tata kelola perpajakan yang semakin terintegrasi, berbasis data, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Melalui adopsi sistem yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemkab Minahasa diarahkan untuk memperkuat pengelolaan informasi perpajakan dan pertanahan dalam satu ekosistem data yang lebih terstruktur. Sistem tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan akurasi data sekaligus mempermudah proses pemetaan objek pajak.
Transformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan publik di bidang perpajakan.
Dengan dukungan data spasial dan informasi pertanahan yang semakin terintegrasi, pemerintah daerah memiliki basis informasi yang lebih kuat dalam mendukung pengelolaan pajak daerah, pemetaan potensi penerimaan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Pemkab Minahasa, langkah ini sekaligus menegaskan arah pembenahan tata kelola pemerintahan yang menempatkan digitalisasi sebagai instrumen konsolidasi data dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 60 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan perpajakan dan pertanahan menjadi bagian penting dari agenda transformasi pemerintahan daerah.
Dalam rangkaian agenda tersebut, Bupati Robby Dondokambey bersama jajaran juga berkesempatan memantau Stand Tangerang Selatan Expo.
Melalui kerja sama antardaerah ini, Pemkab Minahasa membuka ruang bagi penguatan ekosistem pemerintahan berbasis data, sekaligus mendorong pelayanan perpajakan yang lebih modern, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
☆J.L
