VaSung Tegaskan Kerukunan sebagai Modal Strategis, Minahasa Cetak Sejarah Nasional

MINAHASA – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., memimpin pengukuhan serentak Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat kecamatan di Yama Resort Tondano, Selasa (28/7/2026), sekaligus mengantarkan Kabupaten Minahasa menjadi daerah pertama di Indonesia yang membentuk dan mengukuhkan FKUB kecamatan secara serentak.

Langkah bersejarah tersebut menjadi penanda penguatan arsitektur tata kelola kerukunan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP. dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang.

Pengukuhan ini dipandang sebagai fondasi strategis dalam memperkuat stabilitas sosial, memperluas ruang dialog lintas agama, serta menghadirkan harmoni sebagai pilar utama pembangunan daerah.

Dalam arahannya, VaSung menegaskan bahwa FKUB bukan sekadar lembaga seremonial, melainkan garda terdepan penjaga persatuan, penguat komunikasi antarumat beragama, sekaligus benteng sosial dalam merawat kebhinekaan.

Ia mengajak seluruh pengurus FKUB menjadi penggerak harmoni, menjaga netralitas, memperkuat sinergi dengan pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan, serta menjadi penyejuk di tengah derasnya arus informasi yang berpotensi memecah persatuan.

“Kerukunan merupakan modal utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa suasana yang aman dan harmonis, pembangunan tidak akan berjalan secara optimal,” tegas VaSung.

Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Muhammad Abib Abdushomad, mengapresiasi terobosan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dinilainya sebagai model penguatan kelembagaan kerukunan yang layak menjadi rujukan nasional.

Menurutnya, jika penguatan kerukunan mampu menjangkau hingga tingkat desa, Minahasa berpotensi menjadi miniatur kerukunan umat beragama Indonesia.

Pengukuhan FKUB kecamatan secara serentak ini menjadi tonggak penting yang mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, memperkokoh persatuan, serta menjadikan kerukunan sebagai poros strategis pembangunan menuju Minahasa yang semakin maju, sejahtera, dan harmonis.

☆J.L

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *