MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan arah kepemimpinan yang progresif dalam penguatan sistem pengawasan dan tata kelola keuangan daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, MSi, mewakili Bupati Dr. Robby Dondokambey, SSi, MAP, menghadiri forum strategis Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4/2026), berlangsung dalam atmosfer konsolidasi kebijakan pengawasan yang kuat.
Forum ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, didampingi Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, SH, MH, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Heru Setiawan, AK, MM, QRMP, CGRS.
Kehadiran Sekda Lynda Watania dalam forum tersebut menjadi representasi nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengakselerasi penerapan prinsip good governance, khususnya dalam memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik.
Dalam forum tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas secara komprehensif, mulai dari penguatan efektivitas pengawasan internal pemerintah, peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP, hingga langkah-langkah preventif dalam mencegah potensi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
Lebih dari sekadar forum koordinasi, kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi lintas pemerintahan untuk menyelaraskan persepsi dan strategi pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision), sebagai fondasi dalam mendorong pembangunan daerah yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam forum ini merupakan bagian dari strategi penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
“Melalui forum ini, kami memperoleh arahan strategis sekaligus penguatan kapasitas pengawasan yang efektif. Ini menjadi pijakan penting agar pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di Minahasa semakin transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, komitmen Pemkab Minahasa tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan BPKP, guna membangun sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi.
Dengan keterlibatan aktif dalam forum ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan konsistensinya sebagai entitas pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pengawasan modern, sekaligus memperkokoh fondasi tata kelola yang kredibel dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah.
☆J.L
