InterMitraNews.com
MINAHASA — Dalam konstelasi tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, akselerasi kesejahteraan, dan supremasi pelayanan publik, Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., MAP., bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., serta Sekretaris Daerah Lynda D. Watania, M.M., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah pada Program 3 Juta Rumah serta Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Senin (8/9/2025).
Kegiatan strategis nasional yang digelar secara daring tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., dan dihadiri pejabat tinggi negara, antara lain Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Dr. Drs. Imran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta JAMDATUN Kejaksaan RI Dr. R. Narendra Jatna.
Selain unsur pemerintah pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Minahasa turut mengikuti rakor dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan tiga fokus utama, yakni:
- Responsivitas daerah melalui inovasi sesuai karakteristik wilayah.
- Percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas nasional.
- Konsistensi pengendalian inflasi, yang saat ini menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 2,37% menjadi 2,31%.
“Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun. Ini pencapaian luar biasa dan perlu dipertahankan,” tegas Mendagri.
Mendagri juga menekankan pentingnya konsolidasi kepemimpinan daerah, antara lain melalui rapat rutin bersama Forkopimda, koordinasi dengan tokoh masyarakat, serta penguatan harmoni sosial melalui doa bersama lintas elemen.
Terkait program 3 juta rumah, Kemendagri menegaskan dukungan nyata lewat penyerahan hunian rusunawa, subsidi rumah gratis, hingga relokasi masyarakat dari kawasan tidak layak huni.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Robby Dondokambey menyatakan kesiapan penuh Pemkab Minahasa dalam mengimplementasikan kebijakan strategis nasional.
“Kabupaten Minahasa akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Arahan Mendagri menjadi pedoman penting bagi kami dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat penanganan kemiskinan, serta memastikan masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. Kami fokus pada program pro rakyat, menjaga kondusivitas, dan mengoptimalkan peran seluruh elemen masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemkab Minahasa semakin meneguhkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial sebagai jalan menuju terwujudnya masyarakat Minahasa yang bermarwah, maju, dan sejahtera.
☆J.L
