MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa mengawali bulan Maret 2026 dengan spirit pembenahan dan penguatan integritas melalui Apel Kerja yang dirangkaikan dengan Ibadah Oikumene di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, Senin (2/3/2026).
Momentum ini menjadi titik tolak konsolidasi moral dan administratif jajaran birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa, Robby Dondokambey.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa awal bulan harus dimaknai sebagai ruang refleksi dan reposisi komitmen pelayanan publik.
Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tetap menjunjung tinggi kejujuran dan ketulusan dalam mengemban amanah rakyat.
“Pelayanan publik harus berdiri di atas integritas. Tidak boleh ada kepentingan pribadi yang mengaburkan tanggung jawab jabatan,” tegasnya di hadapan para pimpinan perangkat daerah dan camat.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, Bupati menyerahkan surat tugas kepada dua pejabat strategis.
Kabag Umum Setdakab Minahasa, Denny Mangundap, S.S., ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Sementara Kabag Hukum Setdakab Minahasa, Carlo Wagey, S.H., dipercaya menjabat Plt Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Penyerahan mandat tersebut disaksikan langsung oleh Kepala BKPSDM Minahasa, Johnny Tendean, sebagai bentuk legitimasi administratif sekaligus penegasan komitmen profesionalitas birokrasi.
Bupati menekankan bahwa penunjukan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat orkestrasi kebijakan daerah di sektor ekonomi, pembangunan, serta tata kelola pemerintahan dan hukum.
Dalam konteks pengawasan keuangan, Bupati secara khusus mengingatkan seluruh kepala dinas untuk bersikap responsif dan kooperatif menghadapi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Ia menegaskan tidak boleh ada data yang ditutup-tutupi ataupun laporan yang disajikan secara tidak transparan. “Laporan keuangan daerah harus bersih, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral,” ujarnya.
Seruan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen menjaga marwah tata kelola keuangan daerah sebagai fondasi kepercayaan publik.
Di sela kegiatan, Bupati Robby Dondokambey bersama Kepala Dinas Kesehatan, dr. Olviane Rattu, M.Si., menyempatkan diri berfoto bersama para dokter muda peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) Angkatan 2026.
Kehadiran para dokter muda ini diharapkan memperkuat kapasitas layanan kesehatan di Minahasa, khususnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah kecamatan.
Suasana apel semakin khidmat saat memasuki Misa Syukur dan Ibadah Oikumene yang dipimpin oleh Uskup Keuskupan Manado, Benedictus Estephanus Rolly Untu, MSC.
Dalam khotbahnya, Uskup mengajak seluruh jajaran pemerintah dan umat yang hadir untuk menumbuhkan hati yang murah hati, tidak mudah menghakimi, serta senantiasa membuka ruang pengampunan dalam relasi kerja maupun kehidupan sosial.
Pesan tersebut disambut Bupati dengan ajakan konkret agar nilai-nilai kebaikan tidak berhenti sebagai seremonial, melainkan diterjemahkan dalam tindakan nyata pelayanan publik.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni sosial, terlebih saat umat Muslim tengah menjalankan ibadah puasa. Kerukunan antarumat beragama, menurutnya, adalah pilar stabilitas daerah yang harus dirawat bersama.
Selain isu tata kelola dan kerukunan, Bupati turut mengimbau masyarakat agar waspada terhadap cuaca ekstrem yang belakangan ditandai hujan deras dan angin kencang. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah kecamatan dan desa untuk sigap dalam mitigasi risiko bencana.
Kegiatan yang dihadiri unsur pimpinan daerah dan para camat tersebut ditutup dengan syukuran Hari Ulang Tahun ke-68 Bupati Robby Dondokambey. Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan personal, tetapi juga simbol kebersamaan dan soliditas aparatur.
Melalui apel kerja dan ibadah oikumene ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk memasuki Maret 2026 dengan semangat integritas, profesionalitas, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
☆J.L
