SULUT — Pemerintah Provinsi (Porprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Pusat memperkuat orkestrasi pembangunan perumahan rakyat. Lonjakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu penanda menguatnya intervensi pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Sulut 2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (30/9/2026), terungkap target BSPS mencapai 10.800 unit. Sebanyak 4.533 unit telah memasuki tahap pengerjaan, sementara 224 unit dinyatakan rampung 100 persen. Realisasi anggaran mencapai Rp95,28 miliar dari total pagu Rp227,81 miliar.
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menegaskan, besarnya kuota dan anggaran harus dikawal dengan konsolidasi lintas sektor agar manfaat program benar-benar bermuara kepada masyarakat.
“Keberhasilan tidak diukur dari besarnya angka maupun anggaran, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.”
Arah kebijakan tersebut tidak berhenti pada bedah rumah, tetapi mulai membentuk ekosistem perumahan yang mengintegrasikan hunian layak, penataan kawasan kumuh, sanitasi, pembiayaan hingga rumah susun.
Di Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, penanganan kawasan kumuh menyasar 18,09 hektare dengan pagu Rp6,2 miliar. Sebanyak 81 fasilitas sanitasi juga diarahkan untuk dibangun dan ditingkatkan di Desa Sondana, Tolondadu dan Tabilaa. Secara keseluruhan, target penanganan mencapai 200 unit, dengan progres fisik 24,52 persen.
Pada sisi akses kepemilikan rumah, Sulut memperoleh alokasi 14.854 unit FLPP/KPR Subsidi, dengan realisasi sementara 1.757 unit. Sementara KUR Perumahan telah disalurkan kepada 791 debitur dengan nilai mencapai Rp239,735 miliar. Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Manado juga mulai berjalan.
Kolaborasi pembiayaan turut diperkuat melalui dukungan Bank BPD Sulut yang telah menopang 1.000 unit Bedah Rumah, dengan potensi pengembangan hingga 2.000 unit di Minahasa, Minahasa Selatan dan Kepulauan Sitaro.
Di tengah peningkatan target tersebut, persoalan ketersediaan bahan bangunan dan tenaga kerja menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Karena itu, konsolidasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, balai teknis, perbankan dan mitra pembangunan menjadi simpul pengendalian program.
Gubernur Yulius memastikan koordinasi akan terus diperkuat agar seluruh program berjalan cepat, tepat sasaran dan menghasilkan dampak nyata.
Dengan demikian, pembangunan perumahan Sulut 2026 tidak lagi sekadar berbicara tentang jumlah rumah yang dibangun. Program tersebut diarahkan menjadi instrumen transformasi kesejahteraan—mengubah rumah menjadi hunian layak, kawasan menjadi lingkungan sehat, dan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Nyiur Melambai.
@njel_$
====***====
