Bupati FDW Buka Rangkaian Kegiatan Penetapan dan Pengembangan Cagar Budaya, Sosialisasi Pendataan dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Serta Revisi PPKD

MINSEL – IMNews.com // Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar, S.H., (FDW), secara resmi membuka rangkaian kegiatan Penetapan dan Pengembangan Cagar Budaya, Sosialisasi Pendataan dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda, serta Revisi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Minsel Tahun 2026, yang dilaksanakan di Hotel Sutanraja Amurang. Selasa, 10 November 2026.

Adapun kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Minsel dalam memperkuat perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan daerah.

Melalui agenda tersebut, berbagai kekayaan budaya lokal didorong agar dapat teridentifikasi, terdokumentasi, memperoleh perlindungan, serta terus dikembangkan sebagai warisan bernilai bagi generasi mendatang.

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab-Minsel), memandang kebudayaan sebagai bagian penting dari identitas dan jati diri daerah yang mengandung nilai sejarah, tradisi, kearifan lokal, serta nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan budaya tidak hanya diarahkan pada upaya menjaga kelestariannya, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui empat agenda utama, yakni perlindungan dan penetapan cagar budaya, pendataan dan pengusulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb), revisi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), serta penguatan kolaborasi dan pemanfaatan potensi budaya.

Sementara itu Bupati Kabupaten Minsel Franky Donny Wongkar, SH (FDW), dalam sambutan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendorong pengusulan cagar budaya.

“Dalam upaya perlindungan cagar budaya, Pemkab-Minsel mendorong pengusulan Benteng Amurang atau Benteng Portugis sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi dan memberikan perlindungan terhadap peninggalan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perjalanan serta identitas daerah” tutur Bupati Wongkar.

Pada aspek Warisan Budaya Takbenda, pendataan dan pengusulan yang dilakukan merupakan kelanjutan dari capaian penetapan Mawolay sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2024.

Selanjutnya, Bupati juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan merencanakan pengusulan sejumlah potensi warisan budaya daerah, yaitu Dodol Amurang, Cap Tikus, dan Kalelon/Maka’aruyen pada tahun 2027.

“Pemkab Minsel merencanakan pengusulan sejumlah potensi warusan budaya. Upaya ini diharapkan dapat memperluas pengakuan terhadap kekayaan tradisi dan pengetahuan lokal yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat” ungkap FDW.

Sejalan dengan hal tersebut, revisi PPKD yang sebelumnya disusun pada tahun 2021 dan ditetapkan pada tahun 2022 menjadi langkah penting untuk memperbarui data dan informasi kebudayaan daerah. Pembaruan ini diperlukan agar arah kebijakan pemajuan kebudayaan semakin relevan dengan perkembangan kondisi daerah, memiliki perencanaan yang lebih terarah, serta mampu menjawab kebutuhan pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara berkelanjutan.

Keseluruhan agenda tersebut memerlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendorong pembinaan generasi muda, pengembangan seni dan tradisi, penguatan pendidikan budaya, serta pemanfaatan potensi kebudayaan untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, pelaku seni, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemajuan kebudayaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Lebih lanjut Bupati Wongkar menjelaskan Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendorong terbangunnya kesamaan pemahaman, sinergi, dan komitmen bersama dalam mengelola kekayaan budaya daerah secara sistematis. Perencanaan yang terarah, pendataan dan dokumentasi yang akurat, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting untuk memastikan warisan budaya Minahasa Selatan tetap terlindungi, berkembang, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun pembangunan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat pemajuan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Dengan demikian, kekayaan budaya tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu yang dijaga kelestariannya, tetapi juga menjadi sumber nilai, identitas, kreativitas, dan kekuatan daerah dalam menghadapi dinamika perubahan zaman” jelas FDW.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Minahasa Selatan, Arthur Tumipa, M.Ed., yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bersama para Asisten, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para Pejabat Administrator, serta para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Turut hadir para narasumber, yakni Edi Khairul Akbar, S.S., Tim Ahli Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, serta Anindya Puspita Putri, S.S., M.Sc., Tim Ahli Cagar Budaya Universitas Negeri Manado.

Hadir pula para Koordinator Pengawas, para Koordinator Wilayah, serta pemerhati dan pelaku budaya Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya, hadir Ketua Panitia, Buce Thomas, S.E., yang juga merupakan Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan, bersama seluruh anggota panitia.

Turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut, para pemimpin doa, yaitu Dorce Beslar, M.Pd. (Bahasa Daerah) dan Hetty Pangkey, M.Pd. (Penerjemahan), serta seluruh peserta Kegiatan Bupati Minahasa Selatan.

#lifanJolie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *