Warga Geram..! Kapal Tongkang Maritim Perkasa 3022 Sandar Di Pantai Wisata Moinit “Diduga Tak Kantongi Ijin”

MINSEL – IMnews.com // Kegiatan kapal tongkang muatan batubara di area kawasan wisata pantai moinit, Amurang Barat, Minahasa Selatan (Minsel), diduga tidak memiliki izin sandar, pada Minggu (22/11/2026).

Hal ini terpantau saat awak media turun langsung ke lokasi atas informasi Masyarakat yang berada di lokasi salah satu kawasan wisata pantai di Minsel, yakni pantai moinit. Saat melakukan investigasi terlihat bahwa di area tersebut digunakan kapal tongkang untuk bersandar, dan diduga tidak memiliki perizinan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Disamping itu area kawasan wisata pantai moinit tidak memiliki pelabuhan, dan juga merupakan tempat umum masyarakat untuk melakukan aktivitas liburan mandi pantai. Untuk tempat bersandarnya tongkang atau tug boat bukanlah tempat yang seharusnya, namun sangatlah riskan jika kapal tongkang yang bermuatan berton-ton batubara ini, hanya disandarkan di pantai moinit dengan posisi tongkang melintang dan mengganggu aktivitas masyarakat saat berada di lokasi wisata tersebut.

“Benar, Kapal ini diduga tidak Kantongi izin sandar maupun mungkin juga bongkar muat, sehingga kami masyarakat dan juga pastinya nelayan di seputaran pesisir pantai sini merasa terganggu dengan adanya tokang yang sembarangan bersandar di pantai wisata moinit ini” tutur warga yang berada dilokasi wisata tersebut.

Perlu diketahui Tongkang bermuatan batu bara yang berlabuh di suatu perairan/pelabuhan tanpa melapor kepada Syahbandar setempat melanggar ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kewajiban Lapor Kedatangan (Pasal 213 UU No. 17 Tahun 2008). Pemilik, operator kapal, atau nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar, serta menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal seketika saat tiba untuk diperiksa.

Kewajiban Lapor Muatan Khusus/Curah (Pasal 47 UU No. 17 Tahun 2008). Batu bara curah dikategorikan sebagai barang khusus yang memerlukan penanganan tertentu. Pemilik, operator, atau agen wajib memberitahukan kepada Syahbandar sebelum kapal tiba di pelabuhan.

Kewajiban Mematuhi Perintah Labuh (Pasal 215 UU No. 17 Tahun 2008). Selama kapal berada di perairan pelabuhan, nakhoda wajib mematuhi petunjuk dan perintah Syahbandar, termasuk penentuan titik lokasi labuh jangkar yang aman.

Tata Cara Pelaporan (Pasal 3 & Pasal 4 Permenhub No. PM 28 Tahun 2022). Pemberitahuan kedatangan kapal beserta dokumen dan warta kapal wajib disampaikan kepada Syahbandar paling lambat 1×24 jam sebelum kapal tiba (umumnya melalui sistem Inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkannya).

Pelanggaran atas kewajiban pelaporan dan aktivitas labuh tanpa izin ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, Jenis Sanksi Dasar Pasal Konsekuensi / Hukuman, Sanksi Administratif (Penolakan SPB) Pasal 219 ayat (3) UU No. 17/2008 Syahbandar berhak menolak menerbitkan atau mencabut Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga kapal ditahan dan tidak diizinkan melanjutkan pelayaran hingga kewajiban dipenuhi.

Sanksi Administratif (Denda/Pencabutan Izin) PP No. 31 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Bidang Pelayaran) Dikenakan peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha angkutan laut bagi perusahaan/operator yang lalai.

Pidana (Jika Melakukan Kegiatan Tanpa Izin) Pasal 322 jo. Pasal 216 ayat (1) UU No. 17/2008 Jika saat berlabuh kapal juga melakukan alih muat (ship-to-ship), perbaikan, atau bongkar muat tanpa persetujuan Syahbandar, nakhoda dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp100.000.000.
Pidana (Jika Berlayar Kembali Tanpa SPB) Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) UU No. 17/2008 Jika kapal pergi meninggalkan lokasi labuh tanpa mengurus SPB dari Syahbandar setempat, nakhoda dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp600.000.000.

Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan Masyarakat saat berada di pantai tersebut dan berdampak negatif terhadap pantai yang merupakan kawasan wisata.

Saat berita ini diterbitkan pihak awak media berusaha mengkonfirmasi dengan Kepala Sak Bandar mengenai hal ini, jika hari ini tidak bisa maka besok ataupun beberapa hari kedepan awak media akan melakukannya untuk mengetahui lebih jelas demi kepentingan Masyarakat umum.

Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar dari pemberian izin terhadap kapal tongkang dan tug boat tersebut, karena mengingat area yang digunakan untuk bersandarnya tongkang tidak memiliki izin pelabuhan, baik izin untuk terminal khusus maupun izin terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).

Selanjutnya, material batubara yang dibawa adalah untuk kepentingan bisnis yakni, Maritim Perkasa 3022.

Klarifikasi tentang penerbitan izin sandar clearen, maupun izin sandar bongkar muat terhadap tongkang dan tug boat yang bersandar di Pantai Moinit, Kecamatan Amurang Barat selama tujuh hari sangatlah diperlukan kejelasannya.

#leefan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *