InterMitraNews.com
JAKARTA — Dalam arsitektur kebijakan nasional yang mengedepankan supremasi akuntabilitas, Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., MAP (RD), tampil sebagai representasi kepemimpinan daerah yang berkomitmen pada tata kelola bersih melalui kehadirannya di Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara, yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Rabu (13/8/2025).
Forum strategis yang dipandu langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Johanes Tanak, ini menjadi arena pengonsolidasian agenda integritas dan pencegahan korupsi lintas struktur pemerintahan. Kehadiran jajaran pimpinan KPK, termasuk Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi, Agung Yuda Wibowo, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah Sulawesi, Edi Suryantoh, menegaskan signifikansi forum ini sebagai episentrum koordinasi kebijakan antikorupsi.
Tidak hanya jajaran teknis KPK, forum ini juga menjadi titik temu para aktor strategis pemerintahan Sulawesi Utara, mulai dari Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Ketua DPRD Provinsi, hingga para kepala daerah se-Sulut, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta pejabat teknostruktur seperti Sekda, Inspektur, dan Kepala BPKAD.
Bupati Robby Dondokambey hadir bersama jajaran eksekutif-legislatif Minahasa, termasuk Sekda Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Ketua DPRD Drs. Robby Longkutoy, MM, Ketua TP-PKK Ny. Martina W. Dondokambey Lengkong, SE, Anggota DPRD Sarah M.A. Dondokambey, SH, MH, serta unsur pengendali internal dan pengelola fiskal daerah.
Dalam sesi eksposisi kebijakan, Bupati Dondokambey menekankan pentingnya rekonstruksi paradigma tata kelola berbasis integritas institusional, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan transparansi fiskal sebagai pilar fundamental pencegahan korupsi.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pencegahan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Minahasa berkomitmen membangun ekosistem birokrasi yang menutup seluruh asimetri informasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan,” tegas Bupati Dondokambey.
Melalui forum ini, Pemkab Minahasa memproyeksikan dirinya sebagai katalis arus utama gerakan etika pemerintahan, memperkuat regulasi internal, membangun infrastruktur kontrol, serta merestorasi modal kepercayaan publik.
Rakor ini bukan sekadar formalitas, tetapi titik akselerasi institusional menuju rezim birokrasi yang resilien, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer.
☆J.L
