MINAHASA — Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SSi, MAP, (RD) menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, bertempat di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Senin (23/2/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, dan diikuti seluruh kepala daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia secara virtual.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala BPKAD, Kadis Kominfo, Kadis Perdagangan, Kadis Perkim, Kasat Pol-PP, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, serta Kabag Prokopim.
Dalam arahannya, Bupati Dondokambey menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berada pada jalur yang terkendali dan progresif.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu sinergi dengan pemerintah pusat dan lintas sektor agar stabilitas harga tetap terjaga,” tegasnya.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), Bupati menginstruksikan TPID Minahasa untuk memperketat pemantauan harga komoditas bahan pokok.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Pemkab Minahasa bersama TPID akan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar di sejumlah wilayah guna memastikan distribusi dan ketersediaan barang berjalan lancar tanpa gejolak harga yang signifikan.
Selain isu inflasi, rakor turut membahas sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Bupati menilai sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi menjadi fondasi strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Minahasa di pasar yang lebih luas.
“Kami mendorong para pelaku usaha di Kabupaten Minahasa untuk segera mengurus sertifikasi halal. Ini bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan kesiapan penuh untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan penguatan kesejahteraan sosial.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor tersebut, Pemkab Minahasa menegaskan posisi sebagai pemerintah daerah yang adaptif dan responsif terhadap kebijakan strategis nasional.
Sinergi pengendalian inflasi, implementasi jaminan produk halal, serta percepatan program perumahan diyakini menjadi tiga pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat Minahasa secara berkelanjutan.
☆J.L
