MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan entry meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kegiatan strategis ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., Senin (9/2/2026), di Ruang Kerja Wakil Bupati Minahasa.
Turut mendampingi Wakil Bupati Minahasa dalam pertemuan tersebut, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Minahasa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Tim Pemeriksa BPK, Nancy Dwi Sari S., bersama jajaran staf pemeriksa.
Kehadiran jajaran pejabat terkait mencerminkan kesiapan lintas perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK secara terpadu.
Entry meeting menjadi tahapan awal dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal yang memiliki peran krusial dalam menjaga disiplin fiskal dan integritas tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Minahasa menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa menyambut positif pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagai momentum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pemeriksaan oleh BPK merupakan momentum penting bagi kami untuk melakukan evaluasi, perbaikan, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan transparan,” ujar Wakil Bupati.
Ia juga menegaskan komitmen seluruh perangkat daerah untuk bersikap kooperatif, terbuka, dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Minahasa, lanjutnya, siap menindaklanjuti setiap rekomendasi yang akan disampaikan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK Nancy Dwi Sari S. menjelaskan bahwa entry meeting bertujuan menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi yang digunakan, serta jadwal pelaksanaan pemeriksaan.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah demi kelancaran dan efektivitas proses pemeriksaan.
“Pemeriksaan ini dilaksanakan secara profesional, independen, dan objektif sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Kami mengharapkan dukungan berupa data dan dokumen yang diperlukan dapat disiapkan secara lengkap dan tepat waktu,” jelasnya.
Pelaksanaan entry meeting ini menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas Pemerintah Kabupaten Minahasa.
☆J.L
