MANADO — Satu tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus S.E ditandai dengan orkestrasi kebijakan yang terukur, progresif, dan berorientasi hasil.
Dalam rentang waktu yang relatif singkat, Pemerintah Provinsi Sulut bergerak dalam satu garis komando pembangunan: menuntaskan regulasi strategis, memperluas akses layanan dasar, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, hingga menguatkan posisi Sulut dalam peta investasi internasional.
Kepemimpinan YSK memperlihatkan pola tata kelola berbasis konsolidasi struktural dan eksekusi cepat di lapangan—sebuah pendekatan yang memadukan stabilitas, keberpihakan, dan ekspansi pembangunan.
Tonggak monumental ditorehkan melalui penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulut yang sempat stagnan selama tujuh tahun. Finalisasi RTRW ini bukan sekadar produk administratif, melainkan fondasi geopolitik pembangunan daerah.
Dengan RTRW yang sah dan operasional, Pemprov Sulut kini memiliki legitimasi penuh dalam mengendalikan arah pemanfaatan ruang, mengharmonisasi pembangunan lintas sektor, serta memberikan kepastian hukum bagi investor. Kebijakan ini menjadi “grand design” pembangunan jangka panjang yang menyeimbangkan ekspansi ekonomi dan perlindungan lingkungan.
RTRW yang tuntas berarti arah pembangunan tidak lagi berjalan sporadis, tetapi terkonsolidasi dalam satu peta jalan strategis.
Di sektor layanan dasar, pemerataan listrik 24 jam di tujuh pulau pada wilayah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kepulauan Talaud, dan Minahasa Utara (Minut) menjadi simbol hadirnya negara hingga ke tapal batas kepulauan.
Kebijakan ini melampaui aspek teknis penyediaan energi. Ia merupakan afirmasi pemerintahan yang menjunjung prinsip keadilan distributif. Dengan listrik 24 jam, aktivitas ekonomi mikro, layanan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan mengalami akselerasi signifikan.
Sulut tidak lagi membiarkan wilayah terluarnya berada dalam ketimpangan energi—sebuah langkah konkret menuju integrasi wilayah dan penguatan ketahanan daerah.
Pada sektor makro, pertumbuhan ekonomi Sulut mencapai 5,66%, mencerminkan stabilitas fiskal dan iklim usaha yang kondusif. Angka ini menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian ekonomi.
Selaras dengan itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 6,01% menjadi Rp4.002.630. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan terhadap pekerja sekaligus menjaga daya tahan dunia usaha. Kenaikan UMP diposisikan sebagai instrumen penguatan daya beli dan sirkulasi ekonomi domestik.
Pertumbuhan dan kenaikan upah berjalan simultan—sebuah sinyal bahwa Sulut bergerak dalam stabilitas yang inklusif.
Transformasi sumber daya manusia menjadi prioritas jangka panjang. Pembukaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Pertanian di Universitas Negeri Manado (UNIMA) merupakan investasi strategis dalam membangun kemandirian daerah.
Fakultas Kedokteran diproyeksikan memperkuat suplai tenaga medis lokal, mengurangi ketergantungan eksternal, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sementara Fakultas Pertanian menjadi tulang punggung inovasi pangan berbasis riset, menopang agenda ketahanan pangan dan hilirisasi sektor agraria.
Langkah ini menegaskan visi YSK bahwa pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan intelektual.
Dalam diplomasi ekonomi, kerja sama investasi dengan INA Grup Jepang membuka ruang masuknya modal asing pada sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini menandai transformasi strategi pembangunan dari pendekatan administratif menuju pendekatan proaktif dan global-minded.
Sulut diproyeksikan sebagai hub investasi kawasan timur Indonesia, dengan keunggulan geografis dan dukungan regulasi yang kini semakin solid pasca-penyelesaian RTRW.
Diplomasi investasi ini memperlihatkan keberanian kepemimpinan dalam menempatkan Sulut sebagai aktor aktif dalam percaturan ekonomi internasional.
Penyelenggaraan Kejurnas Panahan Piala Gubernur 2026 tanpa biaya pendaftaran menjadi kebijakan progresif yang memperluas akses kompetisi dan memperkuat pembinaan atlet daerah.
Di sisi lain, peringatan Peristiwa Merah Putih yang untuk pertama kalinya digelar resmi di Lapangan KONI Sario menjadi momentum penguatan identitas kebangsaan. Ruang publik dijadikan panggung konsolidasi nasionalisme dan kebanggaan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Capaian Akreditasi A dari BPK RI untuk bidang Diklat Pemeriksaan mempertegas peningkatan kualitas pengawasan dan profesionalisme aparatur. Tata kelola keuangan dan sistem pengawasan diarahkan pada standar akuntabilitas tertinggi.
Sementara itu, respons cepat terhadap bencana di wilayah Siau, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, menunjukkan kepemimpinan yang tidak berjarak dari rakyat. Pemerintah hadir dalam situasi darurat, menggerakkan koordinasi lintas sektor secara sigap dan terintegrasi.
Satu tahun kepemimpinan Gubernur YSK merefleksikan model governance yang terstruktur, responsif, dan berbasis outcome. Dari penataan ruang hingga diplomasi global, dari elektrifikasi kepulauan hingga reformasi SDM, Sulawesi Utara bergerak dalam fase konsolidasi yang kokoh dan ekspansi yang terukur.
Jika tahun pertama adalah fase fondasi, maka arah yang dibangun hari ini menjadi pijakan bagi lompatan pembangunan Sulut di tahun-tahun berikutnya—menuju provinsi yang kompetitif, inklusif, dan berdaya saing global.
☆N’JEL
