TONDANO — Pemerintah Kabupaten Minahasa melaksanakan pengambilan sumpah/janji Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Pimpinan Pratama sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan birokrasi daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Wale Ne Tou, Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondano Utara, Senin (26/1/2026) pagi, dan berlangsung dalam suasana khidmat serta penuh semangat pengabdian.
Prosesi yang dimulai tepat pukul 10.00 WITA ini dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa DR. (HC) Robby Dondokambey, S.Si, MAP, didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, Ketua DPRD Minahasa Drs. Robby Longkutoy, MM, unsur Forkopimda, tokoh agama, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta sekitar 200 tamu undangan.
Turut hadir mewakili unsur keamanan, Wakapolres Minahasa Djonny Rumate, S.Sos, MAP dan Kasdim 1302/Minahasa Mayor Inf. Daeng Pasaka, yang memastikan jalannya kegiatan berlangsung aman dan tertib.
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan Bupati Minahasa oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD) Drs. Maudy Pangerapan, MAP.
Selanjutnya dilakukan pernyataan pelantikan, pengambilan sumpah/janji jabatan, penandatanganan berita acara, serta penyerahan surat keputusan kepada para pejabat eselon II dan pelaksana tugas eselon II.
Sejumlah pejabat yang dilantik untuk menempati posisi strategis di lingkup Pemkab Minahasa antara lain Alexander Mamesah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Arthur Palilingan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Tommy Wuwungan sebagai Staf Ahli Bupati, Lona Wati sebagai Kepala Dinas Perdagangan, serta Dano Warouw sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Selain itu, beberapa pejabat juga ditunjuk sebagai pelaksana tugas, di antaranya Ricky Laloan sebagai Plt Kepala Dinas Kominfo dan Rivai Mamoto sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.
Ia menekankan pentingnya inovasi, kecepatan, dan ketepatan kerja, serta integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komitmen moral dan hukum yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap pejabat,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati juga mengingatkan pentingnya pemenuhan data dan dokumen strategis pemerintahan sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat, guna memastikan roda birokrasi berjalan efektif, transparan, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.
Kegiatan ditutup dengan doa syukur dan foto bersama pada pukul 11.50 WITA.
Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja birokrasi serta mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
☆J.L
