JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus menegaskan komitmen menjaga harmoni sosial dan stabilitas daerah melalui penguatan kerukunan umat beragama.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi strategis yang dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP, bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S, serta Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E, dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, ini menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam merumuskan langkah-langkah strategis memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama, khususnya di Kabupaten Minahasa yang dikenal sebagai wilayah dengan kemajemukan tinggi.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Minahasa diterima langsung oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI, Muhammad Adid Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D, didampingi Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Hery Susanto, S.S., M.AP.
Dalam audiensi tersebut, dibahas secara mendalam berbagai isu strategis terkait peran kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas masyarakat.
Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar nilai sosial, melainkan modal strategis pembangunan daerah yang harus dirawat secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
Pertemuan ini juga menyoroti peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mitra strategis pemerintah daerah. FKUB dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat harmoni sosial sekaligus mendukung agenda pembangunan, termasuk program ketahanan pangan yang menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan laju inflasi daerah.
Kehadiran jajaran perangkat daerah dalam audiensi ini—di antaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pangan, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa—menjadi cerminan nyata sinergi lintas sektor dalam membangun ketahanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap terbangun kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam merawat kerukunan umat beragama, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta mendorong kesejahteraan rakyat Minahasa secara berkesinambungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
☆J.L
