MINAHASA – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, menegaskan komando birokrasi dalam menata arah pembangunan kependudukan daerah melalui FGD II P2KB sebagai poros konsolidasi kebijakan lintas sektor.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Dinas P2KB, Rabu (4/2/2025).
Di bawah kepemimpinannya, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) diposisikan sebagai green design dan pilar induk pembangunan daerah yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Dengan pendekatan teknokratis dan berbasis data, Sekda mengorkestrasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna memastikan PJPK menjadi instrumen strategis jangka panjang yang presisi, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Minahasa menargetkan penyelesaian dokumen tersebut sebelum 10 Februari 2026 sebagai wujud penguatan tata kelola pemerintahan yang terencana, inklusif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
☆J.L
