InterMitraNews.com
MINAHASA — Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Komite III, Dra. Adriana C. Dondokambey, M.Si, dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Kamis (18/12/2025).
Kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Kepala Bagian Tata Pemerintahan, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Dalam suasana dialogis dan konstruktif, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Anggota DPD RI yang dinilainya memiliki nilai strategis dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Minahasa di tingkat nasional.
“Penyerapan aspirasi ini sangat penting untuk memastikan kebutuhan dan tantangan daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Wabup Vanda.
Pada kesempatan tersebut, Wabup juga memaparkan sejumlah isu prioritas dan kebutuhan daerah, khususnya di sektor pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penguatan tata kelola pemerintahan termasuk sistem pengadaan barang dan jasa. Isu-isu tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui peran DPD RI.
Sementara itu, Anggota DPD RI Komite III, Dra. Adriana C. Dondokambey, M.Si, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi merupakan bagian dari tugas konstitusional DPD RI sebagai jembatan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional.
Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa serta masyarakat, agar dapat diintegrasikan dalam pembahasan dan rekomendasi kebijakan di tingkat pusat.
Pertemuan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
☆J.L
