InterMitraNews.com
MINAHASA SELATAN — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus memperkuat langkah strategis dalam mengendalikan inflasi daerah sebagai respons atas dinamika harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi antardaerah guna memastikan stabilitas pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga komoditas pangan strategis.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada Kamis, 6 November 2025, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara resmi menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengendalian Inflasi, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Kesepakatan ini mencakup pemenuhan komoditas cabai, beras, dan tomat untuk Kabupaten Minahasa Selatan, serta pemenuhan komoditas hortikultura berupa sayur-sayuran untuk Kabupaten Bone Bolango.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., dan Bupati Bone Bolango, Drs. H. Ismet Mile, M.M. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antardaerah untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi bahan kebutuhan pokok, serta meningkatkan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Kesepakatan Bersama tersebut memuat komitmen kedua pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengendalian inflasi yang selaras dengan kebijakan nasional melalui implementasi kerangka 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, menjamin keterjangkauan harga, memastikan kelancaran distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Minahasa Selatan menegaskan bahwa sinergi antardaerah merupakan kunci dalam menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan. Ia menekankan pentingnya langkah bersama dalam memperkuat sektor pertanian dan rantai pasok sebagai penopang utama ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi memerlukan komitmen, langkah nyata, kolaborasi lintas wilayah, serta partisipasi aktif masyarakat. Pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga pada koordinasi antardaerah untuk menjamin ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, kedua pemerintah daerah berharap kolaborasi pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bone Bolango. Kerja sama ini diharapkan mampu menekan laju inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong stabilitas ekonomi di kedua daerah.
Melalui berbagai intervensi yang dilakukan secara terukur dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan optimistis stabilitas harga dapat terjaga dan tekanan inflasi dapat diminimalkan, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi secara berkelanjutan.
(Lifan)
