Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara – Tragedi menyelimuti keluarga Anuar Abdul Rahman, seorang warga desa Kosio Timur, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut). Anuar meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama lima hari di sebuah klinik di Mopuya Selatan. Keluarga almarhum harus membayar lebih dari 2 juta rupiah, sementara Anuar akhirnya meninggal dunia karena keterbatasan finansial dan minimnya perhatian dari pihak pemerintah Bolmong.
Anuar Abdul Rahman, seorang warga kurang mampu, menjadi korban dari sistem pelayanan kesehatan yang lebih mementingkan administrasi daripada nyawa manusia. Pihak keluarga telah berupaya keras untuk menyelamatkan nyawa Anuar, namun terpaksa membawa pulang almarhum karena tidak mampu membiayai pengobatan yang terus berlanjut.
“Kami sangat menyesalkan pelayanan pihak klinik yang lebih mengutamakan administrasi pembayaran dibandingkan keselamatan dan nyawa manusia,” ungkap salah satu anggota keluarga melalui pesan WhatsApp.
Keluarga pasien telah mencoba membuat BPJS mandiri, tetapi BPJS tersebut baru berlaku setelah tanggal 13, sehingga Anuar terpaksa dirawat tanpa BPJS. Lima hari perawatan di klinik tanpa perubahan berarti menyebabkan biaya hampir mencapai 3 juta rupiah. Ketika kondisi Anuar memburuk di rumah, keluarga membawanya kembali ke rumah sakit Medika Jaya, di mana mereka harus membayar 600 ribu rupiah untuk surat rujukan ke kota dengan fasilitas medis lengkap.
Namun, karena keterbatasan dana, keluarga memutuskan untuk bertahan di rumah sakit Medika Jaya di desa Mopuya, dan akhirnya Anuar meninggal di sana. Pihak keluarga sangat menyayangkan kurangnya perhatian dari pihak pemerintah Bolmong dan prioritas klinik yang lebih mementingkan biaya dibandingkan keselamatan pasien.
Kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan institusi kesehatan untuk memastikan bahwa semua warga, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi. Kehidupan manusia seharusnya menjadi prioritas utama, bukan administrasi pembayaran.
(Helsi Limpele)
