BITUNG, intermitranews.com — Fabian Kaloh, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dari Partai PDI-P, menyoroti keluhan dan desakan atas keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan oleh Pemerintah Kota Bitung.
“Kondisi ini terjadi dan akan terus berulang di semua daerah jika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bersinergi,” tulis Fabian saat dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh jurnalis ini pada Minggu, 12 Mei 2024.
Fabian juga menjelaskan bahwa manajemen sistem pemerintahan adalah satu sistem terintegrasi di mana manajemen berada di tangan kedua pemimpin daerah. “Jadi, jika salah satu tidak berfungsi dengan baik, akan terjadi hambatan,” tambahnya.
Menyoroti peran Walikota dan Wakil Walikota, Fabian menegaskan, “Walikota dan Wakil Walikota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jika ada kesalahan, keduanya bertanggung jawab. Jangan saling menyalahkan.”
Lebih lanjut, Fabian menyoroti peran Sekretaris Kota (Sekot) dalam koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan manajemen administrasi keuangan. “Semua harus dievaluasi dan melakukan koreksi diri. Semua pihak harus bertanggung jawab,” tandasnya.
(Helsi Limpele)
